dasar hukum pelaksanaan demokrasi pancasila

landasan hukum pelaksanaan demokrasi pancasila :
1. Sila ke-4 Pancasila yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" 
  2.Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, ".. disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat.. "
  3.Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar"
  4.Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, " Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggot Dewan perwakilan Rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.